UU Desa & Transparansi

Beberapa waktu yg lalu kita dapat saksikan pengesahan UU Desa, yg memberikan kewenangan lebih luas kepada Desa.........
Transparansi dan kejujuran merupakan modal utama dalam mengawal UU tsb, seperti yang telah dilakukan oleh PNPM MPd... seandainya papan informasi yg merupakan bentuk nyata transparansi dijadikan syarat bagi semua lembaga yang ada di negeri

Setitik Harapan dari Seberang Pulau

Setitik Harapan dari Seberang Pulau

Senin, 16 Desember 2013 01:35

Simpan Pinjam Perempuan merupakan salah satu kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan pinjaman modal untuk menjadikan masyarakat miskin perdesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan pendapatan. Alokasi dana untuk kelompok simpan pinjam perempuan maksimal sebesar 25% dari jumlah total dana yang dialokasikan untuk setiap Kecamatan setiap tahunnya (BLM. Red). Dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok untuk meningkatan ekonomi keluarga dan menambah modal usaha yang digunakan dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.  UPK Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Sejak Tahun Anggaran 2009 setelah berpisah dari Kecamatan  Labobo. Sejak itulah UPK Kecamatan Bangkurung selaku pengelola kegiatan telah menyalurkan dana SPP ke kelompok perempuan/ibu-ibu yang ada di wilayah Kecamatan Bangkurung, berdasarkan laporan keuangan sejak tahun 2009 sampai 2011 pengembalian kelompok SPP masih mencapai 100%, namun di awal tahun 2012 pengembalian kelompok SPP mengalami penurunan menjadi 96%  dan data terakhir dari laporan keuangan UPK Bangkurung perbulan Oktober 2013 mencapai 98% dengan saldo pinjaman dikelompok Rp. 1,423,296,600   dan ini masih diatas dari standar KPI, serta mengambarkan masih ada harapan dan keberlanjutan tentang pengelolaan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dimasa yang akan datang. (Ms. Y.Dj)

Analisa Pengembangan Produk Biogas Berbasis Kotoran Ternak Skala Rumah Tangga di Desa Batangono Kec. Buko

Latar belakang

Program konversi minyak tanah ke gas belum serta merta diimbangi oleh persediaan yang cukup, sehingga masih banyak dijumpai antrian para pembeli minyak tanah maupun gas.  Kayu yang menjadi alternatif bahan bakar terutama di daerah yang berdekatan dengan hutan, menyebabkan tekanan terhadap hutan semakin. Padahal, alam telah menyediakan banyak energi alternatif selain kayu.  Oleh karena itu, pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan harus menjadi pilihan.  Salah satu bahan bakar alternatif yang dapat dikembangkan adalah biogas. Jenis bahan bakar biogas ini dihasilkan dari pengolahan limbah kotoran hewan, salah satunya adalah kotoran sapi. Dengan demikian, biogas memiliki peluang yang besar dalam pengembangannya karena bahannya dapat diperoleh dari sekitar tempat tinggal masyarakat yang memiliki peternakan sapi.

Di sisi lain, belum banyak yang melakukan analisis ekonomi terhadap pemanfaatan biogas ini.  Oleh karena itu, CSO melakukan kegiatan analisis terhadap biogas beserta pemanfaatannya termasuk analisis konversi terhadap minyak tanah dan gas LPG.

Apa saja faktor yang berpengaruh dalam analisis ekonomi?

Pembuatan reaktor biogas yang terdiri atas material dan tenaga kerja untuk membangun 1 unit reaktor biogas yang berukuran 4 m³ membutuhkan dana sebesar Rp. 12.110.000

Usaha dari Biogas dan Penghitungannya

• Usaha yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan biogas antara lain penjualan pisang goreng dan mie kuah dengan hasil keuntungan masing-masing Rp. 50.000,- dengan total keuntungan mencapai Rp. 100.000,-.  Jika usaha dilakukan per hari, maka keuntungan dalam sebulan adalah  30 X Rp. 100.000,-  = Rp. 3.000.000,-.   Sehingga dalam setahun pendapatan dari usaha penjualan mie dan pisang goreng adalah: Rp. 36.000.000,-
• Usaha lain yang dapat dilakukan dari biogas adalah bioslurry atau ampas biogas sebagai pupuk organik.  Hasil dari bioslurry per hari rata-rata mencapai 10 kg.  Dalam sebulan hasil dari bioslurry adalah 300 kg.  Bioslurry atau ampas biogas biasa di jadikan pupuk organik dan dijual seharga Rp. 1.000 per kg. Dalam sebulan penghasilan dari penjualan bioslurry adalah 300 kg x Rp. 1.000,- = Rp. 300.000 per bulan. Dalam setahun, keuntungan yang di dapat dalam penjualan pupuk organik dari bioslurry adalah : 12 x Rp. 300.000,- = Rp. 3.600.000,-. Dalam satu tahun keuntungan dari kegiatan di atas mencapai Rp. 39.000.000,- atau Rp. 3.250.00,-/bulan.

Hal ini menarik karena modal yang di gunakan untuk membangun reaktor biogas akan kembali dalam jangka waktu 4 bulan jika usaha tersebut berjalan lancar.

Catatan Penting

Setelah melakukan analisis ekonomi dari pemafaatan biogas beserta usaha yang dapat dilakukan terdapat beberapa catatan penting terkait dengan pemanfaatan minyak tanah dan gas LPG, yaitu :

• Sebelum menggunakan biogas, usaha tersebut menggunakan minyak tanah, dengan pemakaian 5 liter per hari. Harga minyak tanah bersubsidi Rp. 3.500 per literJadi pengeluaran per hari adalah 5 x Rp.3.500 = Rp. 17.500,- per hari.  Total pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak tanah per bulan adalah : 30 x Rp. 17.500,- =  Rp. 525.000,-.  Jika Usaha tersebut menggunakan minyak tanah non subsidi yang harganya Rp. 10.500 per liter, usaha tersebut akan mengalami kesulitan karena pengeluaran untuk bahan bakar akan meningkat.
• Sebagai ilustrasi : 5 liter x Rp.10.500,- = Rp 52.500,- per hari.  30 hari x Rp. 52.500 = Rp. 1.750.000 per bulan, sehingga dalam 12 bulan x Rp 1.750.000 = Rp. 21.000.000,-
• Ketika usaha ini menggunakan Gas Elpiji 3 kg, setiap 2 hari pengeluaran untuk pembelian elpiji 3 kg adalah Rp.18.000,-.  Jadi pengeluaran untuk pembelian  elpiji 3 kg dalam sebulan adalah 15 x Rp. 18.000,- = Rp. 270.000,- per bulan
• Dengan menggunakan biogas, usaha tersebut telah menekan pengeluaran untuk membeli bahan bakar minyak tanah sebesar Rp. 525.000 per bulan atau pengeluaran untuk membeli elpiji sebesar Rp. 270.000,- per bulan.  Dalam setahun pengeluaran untuk pembelian bahan bakar yang dapat di tekan adalah : minyak tanah  12 x Rp. 525.000,-   = Rp. 6.300.000,-; elpiji                  12 x Rp. 270.000,- = Rp. 3.240.000,-

Biogas, dengan pemanfaatan yang bisa dihasilkan merupakan salah satu alternative memanfaatkan energi terbarukan.  Sebelumnya, kotoran sapi yang dianggap limbah, namun setelah diolah menjadi berkah.

PELAKSANAAN VERIFIKASI PERGULIRAN SPP

Tampak Bapak Umar Turungku selaku FK-Pemberdayaan memberikan sosialisasi maksud dan tujuan diadakannya proses Verifikasi Perguliran didesa

Pelaksanaan verifikasi SPP perguliran didesa Leme-leme Darat yang dilakukan oleh Tim Verifikasi perguliran yang telah dibentuk dikecamatan pada forum MAD.

SYAHHHH...... (PROSES LELANG PNPM-MPd)

Pelaksanaan Tahapan PNPM-MPd dikecamatan Buko termasuk terlambat dari kecamatan lainnya dalam lingkup kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga para pelaku baik ditingkat kecamatan dan pelaku desa tidak mau hal ini terjadi mereka bekerja sesuai dengan kemampuan sehingga berusaha tidak mau ketinggalan dengan kecamatan lainnya.

Pendamping lokal Hepri Kasim yang merupakan motor penggerak dikecamatan berusaha agar selalu ada komunikasi diantara pelaku kecamatan dan pelaku desa, "Asal buat kecamatan ini saya akan berusaha sehingga Buko tidak ketinggalan" ujar Beliau. Disela-sela pelaksanaan pembukaan sampul didesa Bapak PjOK Edison, E. Moligay, S.Sos menyampaikan agar pelaksanaan PNPM-MPd pada tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin.
Pelaksanaan Pembukaan sampul di 13 desa dikecamatan Buko merupakan pelaksanaan Proses pengadaan barang/peralatan yang harus/wjib dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Pada tahun anggaran 2013 kecamatan Buko melaksanakan Proses Pengadaan di 13 desa karena masing-masing desa mendapatkan 13 usulan fisik prasaran, pendidikan dan kesehatan dan 10 desa mendapatkan dana bantuan SPP Perguliran.

ZAMANNYA BUKA-BUKAAN (TRANSPARANSI)

Zaman sekarang ada yang bilang semakin kompleks dengan arus informasi sehingga semenit saja kejadian yang terjadi dibelahan dunia manapun akan terdengar atau tersampaikan keseluruh dunia.
informasi merupakan gerbang untuk menuju perubahan, baik perubahan hidup (pendapatan), sikap dan alur pemikiran manusia. Masyarakat tidak akan pernah maju apabila miskin informasi (mengutip dari sebuah buku).
PNPM-MPd kecamatan Buko mulai sekarang memahami besarnya pengaruh dari sebuah informasi khususnya informasi yang menyangkut kegiatan program ataupun tahapan yang akan dan telah dilaksanakan. Dalam setiap pertemuan kami mencoba untuk menyampaikan gunanya media informasi atau yang dikenal dengan papan informasi sebagai bentuk transparansi yang katanya sudah mulai langka di era globalisasi sekarang ini.
Para pelaku dikecamatan ini, baik dari pelaku desa dan kecamatan berupaya menyajikan berita-berita terbaru tentang hasil kegiatan ataupun informasi hasil kegiatan sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. bentuk dari penyampaian itu sekarang ini telah disebar ke 13 desa yang ada dalam bentuk papan dan melibatkan KPMD dan TPK serta seluruh masyarakat untuk memanfaatkan sarana tersebut. Kecamatan Buko mengangkat 3 desa sebagai percontohan media informasi, yaitu desa Lalengan, desa Leme Leme Darat dan Desa Okulopotil.
Perkembangan media ini alhamdulilah ada peningkatan dimana walau hanya bermodalkan kertas dan Lem menggunakan tulisan tangan para pelaku mencoba mengapresiasikan informasi masing-masing desanya sebagai bentuk transparansi sederhana agar tidak terjadi pertanyaan ataupun polemik yang berkepanjang apabila membutuhkan informasi penyelesaian.
Semoga dengan Transparansi ini mampu merubah pola pikir dan sikap dari masyarakat, agar PNPM-MPd dapat merubah angka kemiskinan dikecamatan ini... Aamiin

ALUR TAHAPAN TERBARU PTO 2013... (Selamat Belajar Kembali)

Inilah Alur Tahapan terbaru Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sesuai PTO tahun 2013 yang disesuaikan dengan perencanaan nasional. Alur tahapan ini merupakan alur tahapan integrasi sehingga prencanaan yang dilakukanoleh PNPM-MPd tidak tumpang tindih pendanaan dengan perencanaan Daerah.
Alur ini ada bebrapa perubahan dari alur tahapan sebelumnya..... untuk lebih jelasnya silahkan disimak sendiri ya,.... heheheh